Kegagalan TAPD konsolidasi APBD
PASAMAN BARAT – Gelombang keresahan mahasiswa dan pemuda di Pasaman Barat kembali memuncak. Pada Kamis, 2 April 2026, massa yang tergabung dalam berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Bupati Pasaman Barat.
Aksi ini merupakan bentuk evaluasi kritis terhadap satu tahun kepemimpinan daerah yang dinilai gagal memenuhi standar kesejahteraan masyarakat. Dalam orasinya, para mahasiswa secara simbolis memberikan “Rapor Merah” kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Pasaman Barat.
Tragedi Kemanusiaan dan Ketimpangan Sosial Koordinator Umum aksi, Kaharuddin Batubara, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan membawa jeritan nyata dari masyarakat.
Upah P3K yang Miris: Massa menyoroti nasib tenaga P3K paruh waktu yang hanya dibayar Rp100.000 per bulan ada juga yang menerima Rp300.000 dan bahkan ada 1.000.000 dan 2.400.000 dari jumlah gaji diatas terjadi kesenjangan. Mahasiswa menyebut hal ini sebagai “tragedi kemanusiaan,” terutama saat dibandingkan dengan pejabat daerah yang menikmati Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga puluhan juta rupiah tanpa potongan.
sementara dasar penggajian P3K ini tidak sesuai dengan regulasi keputusan dari MenpanRB nomor 16 tahun 2025.
Ridho Kurnia selaku orator aksi menyampaikan ” ini sangat miris sekali mengingat banyaknya yang bergantung hidup pada gaji P3K”
Kekecewaan Terhadap Dialog Tertutup,Ketegangan sempat mewarnai aksi ketika massa menolak tawaran Pemda untuk berdiskusi secara tertutup di auditorium. Mahasiswa bersikeras agar dialog dilakukan secara terbuka di tengah kerumunan agar disaksikan langsung oleh rakyat.
“Kami ingin diskusi ini disaksikan oleh matahari dan rakyat Pasaman Barat,” tegas salah satu orator. Kekecewaan semakin bertambah karena Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir menemui massa secara langsung, dan hanya diwakili oleh Sekda serta Asisten I.
Sikap Pemda yang menolak dialog terbuka dinilai mahasiswa sebagai bukti lemahnya transparansi dan pemahaman hukum terkait hak masyarakat atas informasi publik. Kaharuddin menutup pernyataan aksinya dengan peringatan keras bagi pemerintah setempat.
“Hari ini kami pulang dengan rasa ragu, tidak percaya, dan kecewa mendalam terhadap Pemda. Kami pastikan akan kembali dengan gelombang massa yang lebih besar, jika tetap mengabaikan aspirasi rakyat,” tegas Kaharuddin.
Hingga berita ini diturunkan, massa telah membubarkan diri dengan tertib, namun berjanji akan mengawal ketat evaluasi guna memastikan integritas pembangunan di bumi “Tuah Basamo” tersebut.
